KPPU Vonis Yamaha dan Honda, PengacaraSiap Gugat

Posted on

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memvonis PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM) bersalah sudah melakukan praktik kartel di kawasan aturan Indonesia.

Menurut Tresna Priyana Soemardi, Ketua Majelis Komisi dalam sidang putusan yg digelar di kantor KPPU di Jakarta, Senin (20/2/2017), Yamaha dan Honda sudah melakukan praktik penetapan harga beserta berdasarkan berbagai bukti yg absah dan meyakinkan.

Penetapan harga ini melanggar apa yg tertera pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 5 ayat (1).

Salah satu bukti yg dibeberkan mereka artinya adanya surat elektronik per lepas 28 April 2014. Dalam surat internal itu, KPPU mengatakan bahwa petinggi Yamaha meminta adanya penyesuaian harga sebagaimana yg dilakukan sang Honda.

Kemudian, pejabat kedua perusahaan itu juga diklaim pernah bertemu saat bermain golf, November 2014. Menurut KPPU, saat itu timbul perjanjian tertentu antara kedua pimpinan yg dua-duanya merupakan ekspartriat dari Jepang.

KPPU juga memperkuat argumennya dengan membandingkan konvoi harga motor, khususnya matik 110 cc – 125 cc yg jadi obyek duduk perkara a quo.

"Ada kesamaan kedua perusahaan menjaga harga relatif sama. Tren perbedaan harga disimpulkan tidak signifikan. Temuan ini sejalan dengan kajian. Dengan demikian mampu disimpulkan terjadi kongkalikong antara Honda dan Yamaha semenjak April 2014, alasannya adalah kenaikan harga yg sama antara keduanya," ujar Tresna.

"Terjadi kenaikan harga homogen-homogen yg signifikan selesainya timbul koordinasi di-email," tambahnya.

Atas putusan kasus kartel ini, Yamaha diberi sanksi administratif berupa denda sebanyak Rp 25 miliar. Sementara sanksi Honda sebanyak Rp 22,5 miliar alasannya adalah dianggap selama proses persidangan yg sudah dimulai semenjak tahun kemudian cukup kooperatif. Uang akan disetor ke kas negara.

Yamaha dan Honda Ajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri

Rikrik Rizkiyana, kuasa aturan Yamaha, mengatakan bahwa keputusan KPPU tidak mampu diterima alasannya adalah masih timbul sejumlah kejanggalan dalam proses investigasi.

"Banyak pelanggaran, termasuk mengenai duduk perkara inspeksi di lapangan sang investigator. Tidak timbul dasar aturan investigator mendatangi pelaku usaha tanpa pemberitahuan. Ini preseden bahwa KPPU sangat sewenang-wenang," ujar Rikrik di kantor KPPU, Jakarta.

Selain itu, berdasarkan Rikrik Majelis Komisi sudah sedari awal menganggap bahwa Yamaha dan Honda sudah niscaya bersalah. "Mereka kemudian merogoh pendapat pakar akan akan tetapi ujungnya hanya buat menguatkan tuduhan mereka," tambahnya.

Atas dasar itu, Rikrik mengatakan bahwa beliau dan kliennya niscaya akan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri di mana Yamaha berdomisili. "Tidak pikir-pikir. Pasti akan kami gugat. Tapi detailnya harus menunggu salinan putusan dulu dari KPPU," terang Rikrik.

Begitu juga dengan Honda. Andi Hartanto, GM Corporate Secretary and Legal AHM juga mengaku akan melakukan gugatan selesainya menilik putusan sidang.

"Prosesnya masih akan panjang. Dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung. Kalau di PN kami menang, KPPU juga mampu banding," tambahnya. Yang terang, menurutnya, kasus mirip ini tidak serta merta membuat Honda dijauhi. "Konsumen sudah rasional," tambahnya.

Tanggapan AISI

Kasus kartel Yamaha-Honda mendapatkan tanggapan dari Ketua Umum Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI) Gunadi Sindhuwinata. Menurut Gunadi, bukti-bukti yg disebutkan artinya tidak sempurna.

Dalam sidang sebelumnya, Yamaha dan Honda diduga melakukan pertemuan antara manajemen membahas kesepakatan harga skuter 110-125 cc, perintahnya dilakukan dengan cara pengiriman surat elektronik. Selain itu, Yamaha dan Honda pulang bertemu buat membahas harga sambil bermain golf.

Makanya, masa kita ketemu di Town Square enggak boleh? Kalau ketemu, emang bicara kartel? Kan tidak. Terus email, aku kira agak keluar konteks managemen perusahaan, agak keluar konteks dari cara marketing, ungkap Gunadi saat ditemui di Cilandak Town Square, Jakarta, Sabtu, (17/2/2017).

Sebaliknya, berdasarkan Gunadi, dalam menjalankan usaha tentu seorang pimpinan perusahaan tidak akan tinggal diam jikalau melihat kompetitor melakukan planning dan gebrakan

Artinya, sang pimpinan juga niscaya memerintahkan semua anggota atau karyawannya buat melancarkan strategi baru di pasaran.

Supaya kita pasarnya tidak tergerus,  kita harus melakukan sesuatu mengantisipasi, dan itu tidak lucu (saling balas) email, itu email internal. Kenapa itu dipersoalkan? kata Gunadi.

Dia pun memastikan, buat menaikan harga, baik Yamaha juga Honda memiliki strategi masing-masing. Namun, mereka tidak mampu menaikan harga sekaligus, melainkan secara sedikit demi sedikit.

Aika itu dilakukan, maka kenaikan harga skuter akan langsung tinggi. Dan itu akan memberatkan konsumen.

Kenaikan harga memang dilakukan setiap tahun. Gunadi menyatakan, hal itu sengaja alasannya adalah masih timbul sejumlah faktor mulai dari kenaikan upah, nilai tukar rupiah, harga bahan baku, dan lainnya. Itu bukan kartel.

Jadi kalau naik (harga) sendiri, pasarnya akan terganggu dan turun. Makannya sedikit demi sedikit hingga timbul penyesuaian buat kekuatan (daya beli) konsumen, ujarnya.KPPU Vonis Yamaha dan Honda, PengacaraSiap GugatImage source: https://www.carmudi.co.id/journal/wp-content/uploads/2017/02/Honda-yamaha-1-750×375.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *